MAGANG DIBAYAR UMP, PEMERINTAH TARGETKAN 20 RIBU PESERTA TAHAP PERTAMA
TEROPONG-MEDIA.COM | NASIONAL - Pemerintah resmi meluncurkan program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi dengan menawarkan gaji senilai Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3,3 juta per bulan.
Inisiatif ini masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi 2025 yang dirancang guna mempercepat pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa tahap pertama program ini ditargetkan menjaring 20 ribu peserta.
Masing-masing peserta akan menjalani magang selama enam bulan dengan uang saku setara UMP. Untuk mendukungnya, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp198 miliar.
"Lulusan baru nanti akan di-link-and-match-kan dengan sektor industri. Tahap pertama ada 20 ribu orang, masing-masing mendapatkan uang satu sesuai UMP selama enam bulan. Anggarannya sudah disiapkan sebesar Rp198 miliar," jelas Airlangga saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (15-9-2025).
Delapan Program Akselerasi dalam Paket Ekonomi 2025
Program magang ini menjadi salah satu dari delapan agenda percepatan yang digodok pemerintah untuk 2025. Selain itu, telah disiapkan pula empat program lanjutan di tahun 2026 serta lima program unggulan tambahan untuk mencetak lapangan kerja baru.
Paket kebijakan ini diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain magang, pemerintah memperluas kebijakan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi sektor pariwisata, perhotelan, restoran, dan kafe. Program tersebut menargetkan 552 ribu pekerja dengan anggaran sebesar Rp120 miliar.
Bantuan pangan juga dilanjutkan pada Oktober dan November, berupa 10 kilogram beras per bulan, dengan alokasi anggaran Rp7 triliun.
Subsidi BPJS dan Dukungan Tambahan
Airlangga menambahkan, pemerintah akan menyalurkan subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi pekerja informal, seperti pengemudi ojek daring, sopir, kurir, hingga buruh logistik.
Program ini diproyeksikan menyentuh lebih dari 731 ribu penerima dengan total dana Rp36 miliar.
Selain itu, akses fasilitas perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan juga diperluas. Pemerintah menurunkan suku bunga pinjaman dari BI Rate +5 persen menjadi BI Rate +3 persen, sehingga semakin terjangkau bagi pekerja.
Rangkaian program akselerasi lain mencakup percepatan deregulasi tata ruang, integrasi OSS, pengucuran dana RDTR, serta implementasi proyek percontohan gig economy di sejumlah kota besar.
Dukungan UMKM Berlanjut di 2026
Pada tahun 2026, pemerintah juga akan memperpanjang pemanfaatan tarif PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM. Selain itu, kriteria penerima PPh Final 0,5 persen akan disesuaikan agar tepat sasaran.
Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp2 triliun dengan sasaran 542 ribu wajib pajak UMKM terdaftar.
Melalui rangkaian kebijakan ini, pemerintah berharap bisa memperkuat daya tahan UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di tanah air.
(H/S)
Posting Komentar untuk "Magang Dibayar UMP, Pemerintah Targetkan 20 Ribu Peserta Tahap Pertama"